Pada tanggal 30 November 2022 Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Mataram menyelenggarakan kegiatan Workshop Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat Pada Fasilitas Publik (SPM-FP) Pariwisata Alam di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Workshop dilaksanakan secara hybrid, faktual di Hotel Lombok Raya Mataram dan virtual melalui fasilitas zoom meeting. Tidak kurang dari 100 peserta yang hadir dalam kegiatan ini baik secara faktual maupun virtual. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan pemerintah daerah Provinsi NTB dan Bali, satuan kerja KLHK lingkup Provinsi NTB dan Bali, pelaku usaha/pengelola fasilitas publik pariwisata alam di Provinsi NTB dan Bali.
Kegiatan Workshop tesebut dilakukan dalam upaya mendukung dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup melalui Fasilitasi Penerapan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengusung tema “Menuju Pengelolaan Pariwisata Alam yang Berstandar dan Ramah Lingkungan”. Acara tersebut diperuntukan bagi para pelaku usaha/pengelola pariwisata alam dan para pemangku kepentingan pada tingkat tapak.
Dalam sambutannya, Kepala BPSILHK Mataram Bintarto Wahyu Wardani, S.Hut., M.Sc. menyampaikan hasil identifikasi BPSILHK Mataram pada tahun 2021 diperoleh data sebanyak 112 (seratus dua belas) pelaku usaha pariwisata alam yang sampai saat ini masih aktif di wilayah Bali dan NTB. Pemaparan hasil identifikasi secara detil selanjutnya disampaikan oleh Wawan Darmawan, S.Hut, M.Si selaku Kepala Seksi Pengujian dan Verifikasi Penilaian Kesesuaian BPSILHK Mataram.
Acara workshop secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusfaster) Yeri Permata Sari, S.Hut., M.T., M.Sc. Dalam sambutannya, Kepala Pusfaster menyambut baik penerapan standar SFM-FP Pariwisata Alam di wilayah Bali dan NTB mengingat kedua wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam berupa ekosistem hutan yang menarik untuk dikunjungi dan diminati oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Penerapan SPM-FP Pariwisata Alam diperlukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku yang mendukung upaya efisiensi penggunaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan pada fasilitas publik pengelolaan pariwisata alam.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Pusfaster KLKH, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Balai Tahura Ir. H. Djuanda sebagai penerap standar dari unsur instansi pemerintah serta Desa Baktiseraga Kabupaten Singaraja Provinsi Bali sebagai penerap standar dari unsur masyarakat. Substansi materi meliputi sosialisasi SPM-FP, kebijakan pemerintah daerah serta success story para penerap standar, Adapun materi yang disampaikan adalah :
- Pengelolaan Sampah pada Lokasi Wisata Alam.
- Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik (SPM-FP)
- Penerapan SPM-FP Pariwisata Alam
- Success story : Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- Success story : Standar Pelayanan Masyarakat Pada Fasilitas Publik (SPM-FP) Pariwisata Alam di Tahura Ir. H. Djuanda
Materi dapat diunduh pada tautan : https://bit.ly/WorkshopBPSILHKMataram
Sesi pemaparan dan diskusi dipandu langsung oleh Kepala BPSILHK Mataram. Antusiasme para peserta workshop nampak jelas dalam merespon pemaparan materi dari narasumber.
Tindak lanjut dari workshop ini adalah fasilitasi bagi pelaku usaha wisata alam khsusunya di wilayah Provinsi NTB sebagai calon penerap SPM-FP Pariwisata Alam.
